TRANSFORMASI INDONESIA 2050

Pendidikan Liberal Arts

 

Demi waktu,

Sungguh manusia dalam keadaan merugi,

Kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih, dan

Saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran

Al Qur’an, Surat al ‘Asr

1. Pendahuluan

Dalam empat bulan terakhir ini, Presiden SBY dalam dua kesempatan berbicara di Universitas Airlangga dan Universitas Padjajaran mewacanakan tentang Transformasi Indonesia 2030. Dalam dua kesempatan tersebut, Presiden menyitir sebuah laporan menarik yang dipublikasikan oleh Goldman Sachs, sebuah perusahaan konsultan global, yang meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang penting dalam 20-40 tahun ke depan. Menurut ramalan Goldman Sachs tersebut Indonesia pada tahun 2050 bakal menjadi salah satu negara the Big-7, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Amerika Serikat, Turki, dan Indonesia. Yang paling menonjol dalam thesis Jim O’Neil (senior economist pada Goldman Sachs Investment Bank) ini adalah transformasi di China dan India, sehingga keduanya disebut Chindia. Kebesaran Negara-negara ini dilihat dari pendapatan perkapita penduduk tujuh tertinggi di dunia meninggalkan tidak saja Taiwan, dan Korea Selatan, namun juga Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris. Ramalan-ramalan ini dipijakkan pada kecenderungan-kecenderungan ekonomi, politik, dan demografi pada ke-tujuh negara tersebut.

 

PENGANTAR KATA

Kuliah di perguruan tinggi boleh jadi merupakan salah satu pengalaman hidup yang terpenting bagimu. Sayang sekali pengalaman ini tidak selalu merupakan pengalaman yang menyenangkan, terkadang justru dapat berubah menjadi salah satu pengalaman tragis seseorang (misalkan kamu terlarut dalam sebuah kegiatan kelompok mahasiswa, dan terseret ikut tawuran, dan akhirnya masuk rumah sakit beberapa minggu!). Dengan strategi kuliah yang tepat, kuliah dapat kamu ubah dari kehidupan yang monoton, dan membosankan menjadi pengalaman hidup penuh tantangan yang paling manis dan berharga.

Di samping membutuhkan dana yang tidak sedikit, kamu yang kuliah juga menghadapi beragam masalah yang unik, berbeda-beda dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya. Ini disebabkan karena latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda, aspirasi, lingkungan belajar di kampus yang berbeda, interaksi lintas budaya, lintas klas-sosial, dan banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas kuliah sebagai sebuah pengalaman hidup.

KATA PENGANTAR

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga buku Pengantar Rekayasa Kendalan ini telah dapat diselesaikan. Buku ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Analisa Kendalan dan Resiko yang disajikan pada Jurusan Teknik Kelautan ITS Surabaya. Buku ini merupakan edisi terbaru dari buku pegangan kuliah yang disusun pada tahun 1996. beberapa perubahan dilakukan pada edisi ini, meliputi urutan materi, editing, penambahan bab dan materi. Contoh-contoh perhitungan juga ditambahkan untuk membantu mahasiswa agar lebih mudah memahami konsep yang sedang didiskusikan. Secara spesifik, pembahasan tentang pengantar distribusi ditambahkan untuk memebekali mahasiswa agar lebih siap mempelajari metode analisis keandalan.

Menyadari akan luasnya aspek rekayasa keandalan, maka kami selalu terbukadengan perkembangan informasi terbaru dan alternative yang lebih baik bagi penyempurnaan buku ini sebagai pegangan kuliah Analisa Keandalan dan Resiko, khususnya untuk mahasiswa Teknik Kelautan. Kami juga menyadari berbagai keterbatasan, dan oleh karenanya, setelah usaha ini, kepada Allah SWT kita kembalikan segala urusan, wallahu a’alam. Kepada para pembaca, selamat membaca buku ini. Mudah-mudahan para pembaca, khususnya mahasiswa teknik, mendapati buku ini bermanfaat. Dalam hal ada kekurangan atau kesalahan, saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan.

Surabaya, 23 Januari 2007

Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D

Merenungkan kemerdekaan RI ke-62 saat ini, eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, serta prestasinya di kancah persaingan global, akan ditentukan oleh satu hal :  rakyatnya membaca atau tidak. Jika rakyatnya tidak memiliki budaya membaca, Indonesia sebagai negara bangsa secara lambat namun pasti akan mengalami degradasi, disintegrasi, kemudian bubar, hilang dari peta dunia. Patut disayangkan bahwa kita gagal membangun masyarakat yang membaca. Budaya riset, pemanfaatan iptek, ethos kerja, produktifitas, kemerdekaan, kebangsaan,  waktu, bahkan Indonesia hanyalah konsep-konsep ilusif yang sulit dipahami, dan dihargai oleh masyarakat yang tidak membaca.  

Membaca tidak saja bisa dipahami secara literer, i.e. memaknai rangkaian huruf, kata, frasa, dan kalimat, namun juga “membaca” dalam arti memaknai rangkaian peristiwa kehidupan multi-dimensi. Jika mendidik berarti mengajarkan bagaimana memaknai seluruh pengalaman hidup, maka mendidik berarti mengajarkan bagaimana caranya membaca.

Demi waktu,

Sungguh manusia dalam keadaan merugi,

Kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih, dan

Saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaranAl Qur’an,

Surat al ‘Asr 

Pendahuluan 

Sejarah peradaban manusia telah dengan jelas menunjukkan kepada kita, bahwa kekayaan sumberdaya alam, warna kulit, dan kecerdasan sumberdaya manusia semata tidak menentukan keberhasilan sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju dan makmur. Sebuah bangsa membutuhkan sikap, disiplin, integritas, kemauan bekerja keras, kepatuhan pada hukum dan peraturan, penghargaan kepada hak-hak orang lain, dan kegairahan untuk melakukan perbaikan terus menerus agar menjadi bangsa yang maju dan makmur.

Menanggapi tulisan menarik dari Dewa Gde Satrya berjudul ”Homeschooling untuk Anak Wong Cilik ?” di rubrik ini (Kompas Jatim 20 Juli 2007), saya akan melihat isu sekolah rumah ini dari sudut peningkatan kinerja Sistem Pendidikan Nasional. Arsitektur Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diamanahkan oleh UU Sisdiknas yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup baik dan memiliki robustness (kemampuan sistem tersebut untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan) yang cukup. Rancangan Sisdiknas diarahkan untuk membangun good education governance melalui instrumen-instrumen otonomi dan akreditasi sekolah, dan sertifikasi guru. Pemerintah menentukan norma-norma kebijakan dan standar nasional, dan otonomi diberikan hingga ke tingkat satuan pendidikan. Ini semua dimaksudkan untuk mendorong penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sayang sekali, program pendidikan nasional yang berlangsung saat ini terbukti justru menggerogoti kinerja sistem pendidikan nasional dan terlalu berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan, kurang memperhatikan sisi kebutuhannya. Banyak Peraturan Pemerintah dan Peraturan ataupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang tidak memperkuat Sistem Pendidikan Nasional. Potret pendidikan nasional masih ditandai dengan formalisme yang luar biasa, bahkan mengarah pada too-much schooling. Otonomi sekolah dan guru dirusak oleh Ujian Nasional yang ikut menentukan kelulusan peserta didik. Sekolah dan guru tidak lagi aktor pendidikan yang dapat dipercaya, bahkan oleh Pemerintah sendiri. Kewajiban pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi sekolah praktis tidak berjalan secara baik, dan sertifikasi guru amat terlambat dilakukan. Pemerintah justru menyibukkan diri menagih kinerja belajar peserta didik melalui Ujian Nasional, namun lalai menagih kinerja sekolah melalui akreditasi, dan kinerja guru melalui sertifikasi guru. Kesenjangan sarana dan prasarana sekolah, bahkan antar satuan pendidikan negri, masih amat lebar. Akibatnya, setiap Penerimaan Siswa baru (PSB) berbagai macam pungutan harus dihadapi oleh wali murid. Favouritisme sekolah menjadi gejala yang umum. Timbul kesan yang kuat bahwa sekolah dan guru adalah institusi yang suka ”meminta” (sebuah teladan yang amat buruk bagi murid), bukan institusi yang ”memberi”. Baik SD maupun SMP negeri melakukan berbagai macam seleksi masuk, termasuk seleksi yang didasarkan pada kemampuan keuangan calon peserta didik. Program Wajib belajar 9 tahun di lapangan sama sekali tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pendek kata, banyak sekolah-sekolah kita (terutama negeri), yang tidak lagi ”ramah anak”, baik secara intelektual, sosial, maupun finansial. Penyeragaman yang luar biasa akibat didorong oleh Ujian Nasional yang menentukan kelulusan siswa telah mengakibatkan penyeragaman sajian layanan pendidikan : skolastik-akademik. Minat, bakat, dan kemampuan anak yang beragam, dan unik dengan kecerdasan mejemuknya diabaikan secara sistematik. Banyak guru yang tidak memahami tanggungjawab dan etika profesi guru, tidak mampu mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan luwes sehingga gagal membangun pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) boleh dikatakan mandeg di tangan guru-guru yang tidak kompeten ini. Dapat dikatakan bahwa budaya (kultur) birokrasi pendidikan nasional tidak berubah, walaupun struktur-nya sudah dirancang baru. Pemerintah masih sangat berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan (supply side). Inipun masih amat jauh dari harapan. Sisi kebutuhan (demand side) pendidikan belum ditangani secara memadai. Kebutuhan Layanan Pendidikan Layanan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen jasa pendidikan pada saat ini adalah layanan pendidikan dengan delapan ciri sebagai berikut :

1. membangun proses belajar yang berpusat pada anak
2. inovatif dan luwes
3. dipijakkan pada bakat dan minat anak yang beragam, dan unik, serta multi-cerdas
4. mendorong kebiasaan belajar yang sehat
5. membangun kreatifitas, dan tanggungjawab
6. membangun toleransi
7. terjangkau secara finansial
8. relevan dengan kebutuhan peserta didik

Sistem persekolahan yang terbangun saat ini belum mampu menunjukkan ciri-ciri tersebut secara nyata. Bahkan ada kecenderungan negatif atas ciri-ciri tersebut. Sekolah masih terjebak dalam formalisme yang luar biasa, dengan jadwal belajar yang sangat kaku, dan amat berorientasi pada kurikulum dan guru, bukan pada anak. Padahal, seharusnya kurikulum dan guru diorientasikan bagi kepentingan terbesar peserta didik sebagai konsumen dengan kebutuhan yang unik sekaligus beragam. Dengan layanan pendidikan formal seperti ini, saya berani mengatakan bahwa anak jalanan ”beruntung” (blessed in disguise) karena tidak mengalami berbagai macam ”kekerasan” di sekolah, dan pembunuhan kreatifitas. Sistem persekolahan yang kaku ini telah mengakibatkan tingkat putus-sekolah yang tinggi, tidak hanya di kawasan perkotaan, namun terutama justru di daearah pedesaan. Bahkan ada kecenderungan, sekolah justru mengasingkan anak-anak ini dari lingkungan mereka sehari-hari. Karena banyak guru yang tidak berkompeten, KTSP sebagai strategi untuk membangun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak boleh dikatakan gagal dilaksanakan di lapangan. Sekolahrumah : strategi deschooling Gejala too-much shooling yang menjadi ciri sistem persekolahan kita saat ini merupakan gejala yang tidak sehat, dan oleh karenanya harus dikurangi. Untuk itu, dapat diterapkan sebuah strategi deschooling, untuk meminjam istilah yang dipakai Ivan Illich dalam spiritnya yang terkenal ”Deschooling Society”. Diharapkan dengan strategi ini, sistem pendidikan nasional kita menjadi lebih lentur, dan memperoleh umpan-balik yang positif untuk meningkatkan kinerja sistem persekolahan formal kita. Sementara mengharapkan perubahan kinerja sistem persekolahan kita saat ini yang tidak ramah anak, Sistem Pendidikan Nasional memberi jalan keluar yang menarik, sekalipun tidak mudah, yaitu sekolahrumah (home schooling). Secara konsep, sekolahrumah pada dasarnya berlangsung sejak anak dilahirkan, dan dilakukan secara informal oleh keluarga. Bahkan, sistem persekolahan sebenarnya merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia, terutama sejak Politik Etis Belanda pada akhir abad 19 menjelang abad 20. Banyak tokoh kemerdekaan Indonesia tidak memperoleh pendidikan formal melalui sistem persekolahan sebagaimana yang kita kenal saat ini. Sekolahrumah dapat juga dipahami sebagai implementasi KTSP, dengan satuan pendidikannya bukan sebuah lembaga sekolah formal, namun dapat berupa keluarga, ataupun sekelompok keluarga dalam sebuah kawasan (sekolah rumah komunitas). Layanan sekolahrumah komunitas dapat dikembangkan untuk melayani kebutuhan wong cilik dengan kemampuan ekonomi terbatas. Bahkan, sekolahrumah komunitas dapat dilakukan sebagai strategi mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagimana dikhawatirkan oleh Dewa Gde Satrya melalui sajian pendidikan anti-KDRT. Sekolahrumah dapat diarahkan untuk memiliki ke-delapan ciri layanan pendidikan yang diharapkan sebagaimana disinggung sebelumnya. Dalam layanan sekolahrumah ini, anak bersama orangtua atau kerabat dekatnya dapat menentukan kurikulum dan jadwalnya secara luwes dengan tetap mengacu pada standar nasional yang cocok dengan kebutuhan peserta didik. Boleh jadi akan dibutuhkan guru yang didatangkan ke rumah pada waktu dan frekuensi yang telah disepakati. Kebutuhan anak untuk melakukan sosialisasi (berteman dan bermain dengan orang lain) dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara, baik secara individual maupun secara kolektif (misalkan mengorganisasikan kunjungan ke musem, kebun binatang, atau kebun raya). Pengelolaan sekolah rumah diharapkan akan dapat mendorong penguatan masyarakat yang belajar (learning society) yang telah lama terjebak dalam persepsi bahwa satu-satunya tempat belajar adalah sekolah. Pengelola jaringan sekolah rumah dapat mendorong agar lebih banyak simpul-simpul belajar non-sekolah yang dapat diakses oleh peserta sekolahrumah, serta mengupayakan ujian kesetaraan, jika dibutuhkan oleh peserta. Penutup Kecenderungan-kecenderungan penurunan kinerja Sistem Pendidikan Nasional saat ini dapat dikurangi dengan mengembangkan layanan pendidikan alternatif di luar layanan persekolahan saat ini yang cenderung tidak ramah anak, kaku, massal dan tidak relevan. Kelemahan ini dapat dikurangi dengan menerapkan strategi deschooling, antara lain dengan layanan sekolahrumah. Sekolahrumah tidak dimaksudkan untuk mengganti layanan pendidikan berbasis sekolah, namun dimaksudkan sebagai complementary and supplementary education services, sekaligus untuk menjadi umpan-balik bagi sistem pendidikan nasional kita. Peran orangtua dalam layanan sekolahrumah akan lebih menentukan, sehingga memerlukan layanan parent education untuk mendukung pelaksanaan sekolahrumah ini.

Pendahuluan. Kemelut yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi, bahkan setelah kemerdekaan, tidak unik. Bangsa-bangsa lain di dunia juga mengalami kemelut, dengan dimensi dan keparahan yang berbeda-beda. Kerusakan ekosistem planet bumi sudah dilaporkan banyak pihak, dan terdokumentasikan dengan baik (Schoemacher, 1974). Kegagalan Protokol Kyoto, dan pemanasan global adalah fakta di awal abad 21 ini, dan Indonesia mencatatkan diri sebagai perusak hutan nomor satu di dunia sebagaimana dilaporkan oleh Greenpeace Indonesia pada awal Mei 2007 ini. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kriminalitas dan pelanggaran hak azasi manusia, penyalahgunaan obat, dan kekerasan antar negara dan ketidakadilan masih menghiasi awal abad 21 ini (Laporan Bank Dunia, 2004). Ummat manusia saat ini sesungguhnya menghadapi permasalahan yang sama, yaitu krisis sains yang selama ini dijadikan tumpuan utama hampir seluruh kegiatan manusia.

Persoalan-persoalan yang menumpuk saat ini telah menggerogoti kepercayaan bangsa-bangsa terhadap fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional, terutama PBB, IMF, dan World Bank, yang telah menjadi alat penjajahan baru negara-negara maju atas negara-negara sedang berkembang (negara ketiga) dan miskin (Perkins, 2005). Globalisasi ternyata merupakan modus baru kolonialisme (Friedman, 2004) yang hanya menguntungkan negara-negara kuat, dan merugikan negara-negara berkembang dan miskin. Mengenai persoalan kemiskinan global yang tidak kunjung terselesaikan ini, Omerod (2002) bahkan memproklamasikan kematian ilmu ekonomi. Penulis harus menambahkan kematian ilmu lingkungan atas kegagalannya mencegah kehancuran lingkungan yang semakin meluas saat ini. Indonesia yang sampai saat ini masih sebagai konsumen ilmu produk negara-negara maju, dengan sendirinya ikut mengalamikrisis, justru dengan keparahan yang lebih tinggi, dan tampak tidak belajar dari kekeliruan negara-negara “dunia pertama” ini.

Banyak orang tidak menyangka bahwa saya kemudian memutuskan untuk mengikuti proses pemilihan Rektor UI. Sebagai praktisi dan pengamat pendidikan dan kelautan selama 20 tahun terakhir ini, saya melihat perguruan tinggi Indonesia, terutama UI, telah lalai pada tugas luhurnya : menginspirasikan perubahan, paling tidak di dunia pendidikan, dan terutama Indonesia.sebagai negeri kepulauan.

Saya sudah merasa semakin tua, dan saya merasa membutuhkan ruang pengabdian yang lebih berarti daripada saat ini. Tugas sejarah saya yang penting di ITS rasanya sudah saya tunaikan dengan lumayan baik. Saya pikir, kini saatnya saya berbuat untuk sesuatu yang lebih penting. This is just the right time to make a difference.

Pada saat lintasan reformasi mengikuti jalur yang tidak jelas, dan lamban, serta menghadapi tantangan-tantangan multi-dimensi, beberapa kalangan pada beberapa waktu terakhir ini mulai mewacanakan tentang “kembali ke UUD 45”, dan jati diri bangsa. Bahkan dalam Musyawarah Nasional dan Konbes NU di Surabaya pada Agustus 2006 lalu difatwakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “final”. Apakah pernyataan ini membantu atau pun produktif dalam membangun kembali upaya-upaya merajut kembali Indonesia yang tampak kedodoran, sempoyongan, dan nyaris tercabik-cabik dalam beragam kesenjangan dan konflik yang tampak tak-berujung dalam menyongsong fajar abad 21 yang penuh persaingan?   Saya berpendapat bahwa bangsa Indonesia menghadapi tantangan untuk memanfaatkan seluruh khasanah kekayaan budayanya untuk tampil dengan penyelesaian kreatif. Bangsa Indonesia tidak saja harus dengan penuh keberanian mengambil khasanah budaya dan ilmu pengetahuan universal yang tersedia, namun harus mampu merumuskan solusi unik sebagai bagian dari upayanya untuk tetap lestari dalam percaturan sejarah.

Ada sebuah pelajaran penting yang dilupakan bangsa ini : kita memerlukan sebuah sistem peringatan dini (early warning system) yang peka mencandra berbagai bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebelum bencana-bencana ini terjadi. Saat ini kita disibukkan oleh berbagai upaya pemasangan berbagai sistem peringatan diri untuk berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan tsunami, ataupun gempa bumi. Krisis multi-dimensi yang dipicu oleh krisis moneter, lalu krisis keuangan, dan kemudian menjadi krisis politik yang menumbangkan Orde Baru pada tahun 19971-1998 gagal kita cegah. Sampai saat ini, krisis itu masih terasa sebagai sebuah trauma multi-dimensi.

Adalah tugas universitas, bukan tugas mahasiswa-mahasiswanya, untuk memberi peringatan dini terhadap berbagai ancaman bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik tersebut, sebelum semuanya sudah menjadi begitu buruk sehingga langkah-langkah perubahan menjadi efektif dan berbuah kebaikan. Saya menilai, selama 40 tahun terakhir ini, universitas semakin menurun perannya sebagai agen perubahan (agent of change) –yang memprakarsai perubahan-perubahan penting-.